LOMBOK TIMUR – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Lombok Timur Labuhan Haji Korleko tercatut dalam kejanggalan data program Makan Bergizi Gratis. Nama SMKS NW Anjani masuk sebagai penerima di radar Badan Gizi Nasional selama sepekan, padahal pihak sekolah memastikan tidak pernah menerima seporsi pun.
Berdasarkan data radar BGN, SMKS NW Anjani tertera menerima MBG pada 10 September 2026 dengan menu nasi, ayam kentucky, tempe orek, tumis labu siam jagung, dan jeruk. Catatan itu masih muncul hingga hari ini.
Kepala SMKS NW Anjani, Dedy Efendi, mempertanyakan mengapa nama sekolahnya terus keluar di sistem tanpa ada klarifikasi dari pengelola program.
“Yang kita dapat informasi katanya sudah dilaporkan ke BGN pusat, cuma kenapa terus berlanjut hingga hari ini sekolah kami menerima manfaat dan tidak ada klarifikasi atau konfirmasi ke pihak sekolah, sehingga teman-teman di sekolah juga mengetahui prosedurnya dengan jelas sehingga tidak menduga-duga,” ujarnya.
Ia menduga ada proses penginputan yang membuat nama sekolah yang dipimpinnya muncul di radar BGN hingga hari ini masih tercatat sebagai penerima manfaat.
“Sementara sepengetahuan kami, kalau keluar seperti itu berarti itu artinya ada penginputan data sekolah kami, makanya bisa keluar nama sekolah kami di sana. Kalau tidak ada penginputan tidak mungkin keluar data sekolah kami,” katanya.
Dedy menegaskan pihaknya tidak menolak MBG. Namun realisasinya masih menunggu keputusan yayasan.
“Kita tidak pernah menolak MBG, kita mendukung. Cuma kenapa kita belum dapat SMK, karena tergantung yayasan. Kita terikat keputusan, persetujuan dan perintah yayasan. Kita sesuai dengan arahan pimpinan yayasan,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Korwil MBG Lombok Timur, Agamawan, menyatakan kasus tersebut sudah diinvestigasi bersama pimpinan dan dilaporkan ke pusat. Ia menyebut anomali bukan berasal dari SPPG Labuhan Haji Korleko.
“Kemarin sudah diinvestigasi dengan pimpinan itu sudah dilaporkan ke pusat, itu kesalahan di sistem bukan di SPPG Korlekonya. Nggak mungkin SPPG Korleko mau ngelayani sampai ke Anjani, nggak masuk akal dari koordinatnya mau menyalurkan,” ujarnya.
Agamawan juga menyebut SMKS NW Anjani sebelumnya sudah dikoordinasikan dan sempat menolak menerima MBG dari SPPG Kecamatan Suralaga karena berencana memiliki dapur sendiri.
“Jadi di aturan itu tidak bisa dipaksakan jika sekolah menolak. Sehingga tiba-tiba muncul keluar di radar itu bahwa sekolah tersebut masuk ke SPPG Korleko, jauh sekali kan,” jelasnya.
Terkait keuangan, ia memastikan sistem SPPG tidak melayani sekolah tersebut sehingga tidak ada aliran dana. “Karena di sistemnya sendiri tidak melayani sekolah tersebut dan karena sistem keuangan SPPG tersistem pelaporannya,” kata Agamawan.
Ia memastikan laporan anomali ini sudah disampaikan ke pimpinan BGN untuk ditindaklanjuti.
Pihak sekolah meminta pemerintah dan pengelola program segera melakukan audit menyeluruh. Tujuannya agar data penerima MBG sesuai kondisi lapangan dan tidak ada lagi nama sekolah yang dicatut tanpa sepengetahuan.
(Purnomo)
