LOMBOK TIMUR – PMII Cabang Lombok Timur, LMND, dan masyarakat Kalijaga Timur kembali menggelar aksi pada Kamis, 20 Agustus 2026. Massa yang tergabung dalam “Gerakan Kalijaga Merdeka” melakukan blokade jalan dan aksi damai di Kantor Bupati Lombok Timur serta Gedung DPRD Lombok Timur.
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga atas kondisi infrastruktur jalan Bagik Nyaka – Korleko yang hingga kini belum diperbaiki secara menyeluruh.
Persoalan jalan rusak di Kalijaga Timur sudah berlangsung lama. Pada tahun 2025, warga pernah melakukan aksi simbolik dengan menanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak sebagai bentuk protes. Memasuki tahun 2026, kondisi jalan belum mengalami perubahan signifikan sehingga warga kembali turun ke jalan.
Dalam aksinya, massa menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, pemerintah daerah segera melakukan perbaikan jalan Bagik Nyaka – Korleko dan memberikan kepastian berupa jadwal pelaksanaan. Kedua, aktivitas galian C di wilayah tersebut dihentikan sementara sampai proses perbaikan jalan selesai, agar kerusakan tidak semakin parah.
Ketua Umum PMII Cabang Lombok Timur, Ikhwan, dalam penyampaiannya di DPRD Lombok Timur menegaskan pentingnya fungsi lembaga perwakilan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“DPRD jangan kehilangan makna sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaga ini memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengatensi persoalan yang dihadapi masyarakat. Kalau tidak mampu menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, maka rakyat akan mengubahnya menjadi Dewan Perwakilan Rampok,” ujarnya.
Senada, Ketua LMND Cabang Lombok Timur, Khairul Azmi, menyoroti keterkaitan antara pemenuhan hak dasar warga dan kewajiban kepada negara.
“Pembangunan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk infrastruktur jalan yang layak. Jangan terus meminta rakyat membayar pajak kalau hak dasarnya diabaikan. Kalau jalan rusak terus dibiarkan, jangan salahkan rakyat apabila muncul gerakan untuk mempertanyakan pembayaran pajak sebagai bentuk protes,” katanya.
Perwakilan Gerakan Kalijaga Merdeka juga menyampaikan bahwa aksi ini bukan hanya menyangkut satu ruas jalan, tetapi menyangkut pelayanan dasar yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Tahun 2025 kami menanam pohon pisang. Tahun 2026 kami memblokade jalan. Hari ini kami datang ke kantor pemerintah dan DPRD. Kami minta pemerintah segera memberikan kepastian, jadwal, dan tindakan nyata untuk perbaikan jalan,” tegasnya.
PMII Cabang Lombok Timur, LMND, dan masyarakat Kalijaga Timur menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sampai ada langkah konkret dari pemerintah daerah.
(Purnomo)
