Beranda / HUKRIM / Bukan Fiktif Saja, Dana Desa Kotaraja Rp1,59 Miliar Mengalir ke Judi Online, Kejari Lotim Tetapkan Kades dan Bendahara Tersangka

Bukan Fiktif Saja, Dana Desa Kotaraja Rp1,59 Miliar Mengalir ke Judi Online, Kejari Lotim Tetapkan Kades dan Bendahara Tersangka

Lombok Timur – Fakta mengejutkan terungkap di balik kasus korupsi Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur. Dana desa yang seharusnya untuk membangun rabat jalan, talud, jembatan hingga membantu rumah tidak layak huni, justru habis untuk membayar hutang pribadi dan bermain judi online.

Hal itu diungkap Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati, S.H., M.H., saat menetapkan Kepala Desa Kotaraja LS dan Bendaharanya M sebagai tersangka, Jum’at 23 Oktober 2026.

“Dana-dana masyarakat tersebut justru digunakan oleh kepala desa untuk kepentingan pribadinya sendiri. Berdasarkan fakta yang kami temukan, digunakan untuk memperkaya diri, membayar hutang dan bermain judi online,” ungkap Ibu Kejari dengan nada tegas.

Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik memeriksa 55 orang saksi dan menyita 193 barang bukti. Kerugian negara yang dihitung Inspektorat Lombok Timur mencapai Rp1.596.005.597.

Kasus ini sendiri sudah lama menjadi sorotan. Berawal dari laporan Bupati Lombok Timur, Inspektorat menemukan kejanggalan dan memberikan waktu 60 hari sesuai MoU Mendagri-Jaksa Agung-Kapolri. Namun Pemerintah Desa Kotaraja tidak menindaklanjuti.

Modusnya pun terbilang nekat. Selain kegiatan fiktif, Kades dan Bendahara juga mengelola dana di luar APBDes. Hasil sewa Tanah Kas Desa dan kios tidak pernah masuk ke Rekening Kas Desa. Paling parah, dana PTSL milik warga sebesar Rp221,9 juta juga ikut dikelola di luar sistem dan raib.

Ironisnya, saat dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan hari ini, kedua tersangka mangkir dengan alasan sakit.

“Kami sudah panggil, tidak hadir dengan alasan sakit. Kami akan panggil secara patut untuk kedua kalinya,” kata Kejari.

Kejari menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti di sini. Ia mewanti-wanti seluruh kepala desa di Lombok Timur agar tidak main-main dengan dana desa. Kejaksaan melalui Datun dan Intel sudah sering memberikan pembinaan.

“Tapi kalau sudah ada niat jahatnya, ada mens rea untuk melawan hukum, pasti kami tindak,” pungkasnya.

 

(Purnomo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *