Matalensa || BANDUNG – Anggaran pengadaan kaus kaki di Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencapai angka fantastis sebesar Rp6,9 miliar memicu gelombang kritik dari kalangan aktivis. Salah satu sorotan tajam datang dari DPP LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) yang menilai kebijakan belanja tersebut tidak sejalan dengan urgensi penanganan masalah gizi di Indonesia.
Sektor prioritas menjadi poin utama yang dikritisi oleh Rohimat atau Kang Joker dalam wawancara terbaru. Ia menilai adanya ketimpangan antara misi lembaga dengan realisasi belanja operasional yang ada.
“Ini yang paling mengusik rasa keadilan. Badan Gizi Nasional itu tugas utamanya urusan perut rakyat, program Makan Bergizi Gratis. Masa iya, di saat kita bicara soal kurang gizi dan anggaran makanan, justru muncul belanja pakaian dan aksesori sampai ratusan miliar, termasuk kaus kaki yang miliaran itu? Ini namanya gagah di luar, kosong di dalam,” ujar Kang Joker.
Lebih lanjut, pimpinan LSM PMPRI ini mengkritisi hitungan harga satuan yang dianggap tidak masuk akal. Ia mempertanyakan transparansi di balik angka fantastis tersebut yang rawan terhadap praktik penggelembungan harga.
“Kalau kita hitung kasar, uang Rp6,9 miliar itu bisa beli ratusan ribu pasang kaus kaki kualitas bagus. Pertanyaannya, berapa jumlah pegawai atau relawan yang mau dipakaikan kaus kaki sebanyak itu? Berapa harga per pasangnya? Kalau di pasar harga Rp100.000 saja sudah dapat merek ternama, masa anggaran negara dipakai buat harga yang tidak masuk akal? Di situlah potensi markup biasanya bermain,” tambahnya.
Kang Joker juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Ia menilai setiap rupiah yang dikeluarkan negara melalui badan tersebut harus memiliki dampak langsung terhadap perbaikan gizi, bukan untuk hal yang sifatnya pelengkap.
“Uang Rp6,9 miliar itu kalau dialokasikan untuk gizi sudah bisa memberikan ribuan paket makanan bergizi untuk anak-anak yang stunting di pelosok Jawa Barat atau daerah lainnya. Memilih membelanjakan miliaran rupiah untuk kaus kaki di tengah urgensi perbaikan gizi adalah kegagalan dalam menentukan prioritas,” tegasnya.
Secara organisasi, PMPRI menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan meminta adanya audit transparansi menyeluruh agar program gizi rakyat tidak terhambat oleh pemborosan anggaran operasional.
“Sikap saya sebagai Ketum PMPRI, saya tidak peduli seberapa rapi mereka menyusun laporan di e-katalog atau tender terbuka. Kalau rasa keadilan rakyat terusik, PMPRI akan terus bersuara. Satu rupiah pun uang rakyat harus punya dampak langsung ke perut rakyat, bukan ke kaki pejabat!” pungkas Kang Joker.
( R— MLN)
