Matalensa- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertegas komitmennya dalam menghadapi ancaman perubahan iklim melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kebencanaan dan Perubahan Iklim. Forum strategis ini menjadi momentum penting untuk menggeser pendekatan penanganan bencana dari yang semula reaktif menjadi proaktif, terintegrasi, dan inklusif.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., dalam sambutannya menekankan bahwa kondisi geografis NTB memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Sepanjang tahun 2025 tercatat 105 kejadian banjir, sementara hingga April 2026 jumlahnya telah mencapai 60 kejadian. Fenomena cuaca ekstrem dan gangguan hidrometeorologi menjadi faktor utama yang harus diantisipasi sejak dini.
“Bencana memang tidak selalu bisa diprediksi, tetapi dengan tingkat kerentanan yang kita miliki, perencanaan yang matang dan keberpihakan anggaran menjadi sebuah keharusan,” tegas Wagub di Mataram, Kamis (9/4).
Dalam forum tersebut, Wagub memperkenalkan konsep “Keadilan Bencana” sebagai landasan utama dalam kebijakan penanggulangan bencana di NTB. Konsep ini menitikberatkan pada dua aspek penting, yaitu:
Keadilan Distributif, yakni kehadiran negara secara nyata dalam penyediaan bantuan, pembangunan kembali infrastruktur, serta pemulihan ekonomi secara merata tanpa ada wilayah yang terabaikan.
Keadilan Prosedural, yakni pelibatan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan lansia dalam proses perencanaan kebijakan agar lebih inklusif dan tepat sasaran.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Wagub menginstruksikan seluruh perangkat daerah mulai dari BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial hingga Dinas Kesehatan agar meninggalkan ego sektoral dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyusunan program tahun anggaran 2027.
“Urusan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama. Kita harus memastikan kesiapan logistik, ketahanan pangan pascabencana, hingga pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap risiko iklim ekstrem,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa indikator kemakmuran tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Berkaca dari gempa Lombok 2018, NTB dituntut bertransformasi menjadi daerah yang tangguh, adaptif, sekaligus berdaya saing sebagai destinasi wisata dunia.
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., mengungkapkan bahwa secara geografis NTB termasuk wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Dari 11 jenis potensi bencana nasional, tujuh di antaranya terdapat di NTB, meliputi banjir, kekeringan, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, letusan gunung api, dan kebakaran hutan.
“Lebih dari 50 persen jenis bencana nasional ada di NTB. Ini menjadi tantangan sekaligus dasar bagi kita untuk memperkuat perencanaan berbasis mitigasi risiko,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan implementasi anggaran. Selama ini, menurutnya, masih terjadi ketimpangan di mana perencanaan terlihat ideal, namun realisasi anggaran di lapangan belum optimal akibat keterbatasan fiskal.
“Kami ingin memastikan perencanaan selaras dengan kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai anggaran OPD habis untuk belanja rutin, sementara program prioritas kebencanaan terabaikan,” tegasnya.
Musrenbang Tematik ini turut didukung oleh Program SIAP SIAGA sebagai bentuk kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia dalam penguatan manajemen risiko bencana. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan akan diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTB Tahun 2027.
Melalui forum ini, Pemprov NTB menegaskan komitmennya dalam mewujudkan visi “NTB Makmur Mendunia” melalui pembangunan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
(R—E YAQIN)
