Lombok Timur – Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lombok Timur, Solihin, mendesak pemerintah daerah segera membuka kejelasan terkait pendataan dan penetapan desil kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, minimnya informasi di tingkat desa dan kecamatan belakangan ini mulai menimbulkan tanda tanya dan keresahan di masyarakat.
“Kami menerima banyak pertanyaan dari warga. Ada yang merasa datanya tidak sesuai, ada juga yang bingung kenapa masuk desil tertentu. Kalau ini tidak segera dijelaskan secara terbuka, bisa memicu salah paham dan gaduh di masyarakat,” ujar Muhammad Solihin di Selong, Senin (7/9).
Solihin menegaskan GP Ansor tidak mempersoalkan sistem desil itu sendiri. Sistem tersebut penting untuk memastikan program bantuan sosial dan kebijakan pemerintah tepat sasaran. Namun tanpa transparansi, masyarakat justru rentan termakan informasi yang tidak jelas.
Untuk mencegah hal itu, GP Ansor Lombok Timur mendorong tiga langkah konkret kepada Dinas Sosial, BPS, serta pemerintah desa dan kecamatan:
1. Sosialisasi terbuka:
Pemerintah perlu menjelaskan secara gamblang mekanisme, indikator, dan hasil penetapan desil kepada masyarakat, baik melalui forum desa, media, maupun saluran digital resmi.
2. Membuka Klinik Aduan Data:
Dibutuhkan kanal khusus yang mudah diakses warga untuk bertanya, mengecek, dan mengoreksi data. “Kami mengusulkan adanya klinik aduan di tingkat kecamatan. Tujuannya supaya masyarakat langsung dapat informasi yang benar, tidak beredar hoaks,” kata Solihin.
3. Koordinasi lintas pihak:
Proses verifikasi dan validasi data harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan agar hasilnya lebih objektif dan bisa dipertanggungjawabkan.
“GP Ansor siap menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Tujuannya satu: agar tidak ada warga yang dirugikan dan tidak ada ruang bagi hoaks berkembang karena minimnya informasi,” tegasnya.
Solihin berharap dalam waktu dekat pemerintah daerah menggelar forum resmi yang mempertemukan pemda dengan masyarakat untuk membahas data desil secara menyeluruh. Dengan komunikasi yang terbuka, ia yakin program-program pemerintah di Lombok Timur bisa berjalan lancar tanpa menimbulkan kegaduhan.
(Purnomo)
